ANGIN PILKADA sudah merebak di mana-mana. Pesta demokrasi serentak akan diselenggarakan tak lama lagi, lebih tepatnya 27 November 2024 di seluruh Indonesia. Setelah memilih presiden dan wakil presiden Februari lalu, kini saatnya masyarakat menentukan siapa kandidat terbaik yang akan memimpin dan memajukan daerah masing-masing.
Dalam rangka memantapkan persiapan pelaksanaan Pilkada Jawa Timur, KPU Jatim mengadakan media gathering pada Jumat (4/10) di Wyndham Hotel, Surabaya. Lewat event ini, awak media baik cetak maupun online, bahkan bloger, mendapatkan informasi berharga tentang tahapan logistik yang sudah mulai didistribusikan ke daerah.
Semakin dekat menuju hari pencoblosan, KPU Jatim kian gencar mematangkan persiapan, termasuk pengiriman logistik demi kesuksesan pemilihan gubernur, walikota, dan bupati bulan depan.
Media dan edukasi Pilkada
Demi membangun kolaborasi dan transparansi kerja, KPU Jatim mengadakan media gathering di Wyndham Hotel, Surabaya pada Jumat (4/10). Lewat inisiatif ini, diharapkan rekan media akan memperluas informasi tentang perkembangan proses atau alur Pilkada serentak agar terlaksana sesuai harapan.
Eka Wisnu Wardhana yang merupakan komisioner KPU Jatim dari Divisi Penelitian dan Pengembangan, saat membuka acara sing itu, menuturkan betapa penting peran media sehingga harus bersinergi dengan lembaga penyelenggara Pilkada.
“Kami berharap media bukan hanya membantu meluaskan informasi dan sosialisasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pilkada hingga kabupaten/kota.”
Berlandaskan nilai dan tagline #KPUMelayani, Eka menegaskan bahwa Pilkada bukanlah pesta KPU, melainkan pesta demokrasi milik rakyat yang membutuhkan kolaborasi dan dukungan berbagai pihak. Dalam hal ini, media punya andil besar untuk menjadi corong informasi dan perekat demokrasi, bukan sebaliknya.
Bangun moralitas dan transparansi
Dalam kesempatan berikutnya, Miftahur Rozaq, anggota KPU Divisi Perencanaan & Logistik, mengamplifikasi pernyataan Eka bahwa sinergitas KPU dan media sangat strategis untuk memelihara moralitas dan perilaku lembaga lewat transparansi kerja. Ini sangat penting sebab anggaran yang dipakai bersumber dari pajak maka harus diketahui publik seluas-luasnya.
Adapun mengenai logistik Pilkada, Rozaq memaparkan bahwa ada lima jenis yang telah didistribusikan ke kabupaten/kota sebagai logistik tahap pertama, yang meliputi kotak suara, bilik, kabel ties, segel, dan tinta. Rata-rata pengiriman telah mencapai 90%.
Sejauh ini kabel ties telah dikirimkan sebanyak 94%, bilik 94%, kotak suara 96%, segel 20% dan tinta 50%. Pengiriman terus berproses dan ditargetkan lengkap tanggal 11-12 Oktober mendatang.
Pencetakan surat suara, juga logistik pilkada lainnya, tentu telah melalui proses lelang di e-catalogue. Sebagai pemenang tender surat suara adalah PT Temprina dan PT Macananjaya Solo baik untuk kebutuhan Pilgub maupun pilwali dan pilbup.
KPU jatim telah melakukan supervisi atas logistik yang telah dikirimkan ke daerah, misalnya pengecekan sampel antara lain Probolinggo, Bojonegoro, dan Pamekasan. Berdasarkan pemantauan, jumlah logistik telah sesuai, spesifikasi pun tepat, dan gudang penyimpanan juga sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh KPU RI.
Antisipasi bencana atau force majeure
Lalu berapa banyak kebutuhan surat suara pada Pilkada Jatim tahun ini? Sebanyak 32.088.910 surat suara dengan tambahan 2,5% cadangan di tiap TPS dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan, yaitu 31.284.418 pemilih.
Untuk mengantisipasi pengiriman di daerah terpenceil, terluar, dan terjauh, maka KPU Jatim menggalang koordinasi dengan berbagai stakeholder guna memastikan agar logistik ke daerah-daerah 3T bisa sampai sesuai target.
Misalnya ke sembilan pulau di Sumenep, maka distribusi logistik pilkada dilakukan lebih cepat dibanding daerah lainnya. Sortir dan lipat, juga packing dilakukan lebih awal untuk mencegah keterlambatan atau force majeure lainnya.
Begitu juga dengan daerah awatu kabupaten/kota yang rawan bencana seperti Lumajang, Bondowoso dan Situbondo yang rentan terkena banjir bandang, maka KPU Jatim mengerahkan segala upaya dengan menggandeng pihak terkait sebagai prioritas distribusi.
Jika kotak kosong menang
Sebagaimana diketahui, ada lima kabupaten/kota di Jawa Timur di mana paslon tidak memiliki lawan. Artinya, mereka hanya akan bersaing dengan kotak kosong lantaran tak ada kandidat penentang. Dua di antaranya Surabaya dan Bojonegoro.
Pada kasus seperti ini, sesi debat tetap difasilitasi tetapi tanpa tanya jawab melainkan sekadar pemaparan visi misi. Kendati tanpa lawan, paslon tetap mendapat kesempatan ‘debat’ maksimal tiga kali dengan anggaran negara sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lalu bagaimana jika kotak kosong sampai menang? Rozaq menjawab bahwa pemerintahan daerah akan dipimpin oleh pj hingga setahun ke depan untuk dilakukan pilkada ulang dengan paslon wajib mendaftar lagi sebagaimana langkah semestinya.
Nah, karena Pilkada Serentak 2024 menyangkut hajat hidup orang banyak di tiap daerah, jangan sampai absen ya, BBC-Mania. Buat Teman Pemilih di mana pun kamu berada, khususnya sobat di Jawa Timur, pastikan datang ke TPS tanggal 27 November nanti.
Alih-alih golput yang mungkin merugikan kita sendiri, coba manfaatkan kesempatan mencoblos calon terbaik demi kemaslahatan daerah yang kita cintai. Bahkan jika pun kotak kosong harus menang, kita wajib datang untuk memberikan suara sebagai perwujudan demokrasi. Yuk, semangat!
blog belalang cerewet 